Dorong Revisi Pergub Pendapatan, Pansus DPRD Riau Bidik PAD Naik Hingga Rp4 Triliun

Anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan DPRD Riau, Andi Dharma Taufik, menegaskan peningkatan PAD tidak akan tercapai tanpa pembaruan regulasi yang relevan dengan kondisi saat ini.

“Harus ada inovasi. Kalau peningkatan APBD angkanya di bawah, bagaimana mau meningkat?” kata Andi, Selasa (27/1/2026).

Salah satu potensi besar yang disoroti Pansus berasal dari sektor air permukaan. Andi mengungkapkan, Pansus telah melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat untuk mempelajari pengelolaan sektor tersebut.

“Di Sumbar, potensi dari Rp14 miliar bisa meningkat hingga Rp500 miliar. Di Riau, kita memiliki HGU sekitar 900 ribu hektare. Kalau dikalkulasikan, potensi pendapatan bisa hampir Rp3 triliun,” ungkapnya.

Selain itu, Pansus juga menyoroti potensi dari sektor Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tercatat mencapai 1,5 juta hektare. Jika pengelolaannya mengacu pada perhitungan dalam Pergub, potensi peningkatan PAD dinilai sangat signifikan.

“Potensi PAD bisa bertambah Rp3 hingga Rp4 triliun. Itu baru dari sektor air permukaan,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Andi menambahkan, selama ini pemanfaatan air oleh perusahaan, khususnya perkebunan sawit, belum digarap secara optimal. Ia mencontohkan penerapan tarif penggunaan air permukaan yang dinilai berpeluang besar meningkatkan penerimaan daerah.

“Misalnya, satu batang sawit dikenakan Rp1.700 per bulan. Kalau dihitung secara keseluruhan, potensi PAD dari pajak air permukaan sangat besar,” ujarnya.

Atas dasar itu, Pansus mendesak Pemprov Riau segera mempercepat revisi Pergub agar dapat segera diterapkan.

“Kami minta Pemprov Riau bergerak cepat. Targetnya, Februari revisi sudah berjalan sehingga PAD bisa meningkat signifikan,” pungkasnya. (*)