Diduga Mengarah Ke Upaya Dugaan Suap Media, BK DPRD Inhil Telusuri Percakapan Grup WhatsApp Anggota Dewan
Indragiri Hilir, Terbilang.id - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir memastikan akan menindaklanjuti polemik percakapan dalam Grup WhatsApp anggota dewan yang beredar luas dan diduga mengarah pada upaya menyuap media. Isu tersebut menjadi pembicaraan hangat publik sejak konten percakapan itu viral di media sosial maupun pemberitaan online.
Ketua BK DPRD Inhil, Edy Gunawan atau akrab disapa Asun, menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media, Senin (1/12/2025). Menurutnya, meski belum ada laporan resmi, BK tetap akan mengambil langkah karena persoalan ini telah menjadi perhatian publik.
“Kita akan segera menindaklanjuti permasalahan ini, walaupun tidak ada surat laporannya. Karena berita ini sudah heboh dan banyak menyoroti BK, tentu akan kita sikapi. Tapi sikap resmi BK akan diputuskan setelah rapat, karena BK bukan saya sendiri, ada lima orang anggota,” ujar Asun.
Asun menjelaskan, terdapat dua poin utama yang akan diselidiki BK DPRD Inhil:
-
Pihak yang membocorkan percakapan Grup WhatsApp.
Menurutnya, ada rencana dari anggota dewan Hj Darmawati untuk menempuh langkah hukum terhadap pihak yang men-screenshot dan membocorkan isi grup tersebut. -
Kebenaran percakapan yang diduga mengarah ke upaya membayar media.
“Ini yang akan kita selidiki dan pelajari. Apakah benar hanya candaan atau ada hal lain di balik itu,” tegas Asun.
Dalam percakapan yang viral, Hj Darmawati diduga menyampaikan pernyataan akan “membayar media”. Namun, kepada sejumlah media, ia berdalih bahwa ucapannya hanya sebatas candaan.
Di sisi lain, polemik ini turut mendapat respons keras dari dunia pers. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Inhil, Aditya Prahara, mengecam sikap Hj Darmawati yang dianggap meremehkan media dengan menjadikannya bahan candaan dalam grup internal dewan.
“Kami sangat menyayangkan sikap oknum dewan yang menjadikan media sebagai bahan candaan. Kami sudah menyurati DPRD Inhil untuk meminta agar oknum dewan tersebut ditindak tegas,” tegas Adit.
Ia menegaskan bahwa profesi jurnalis adalah pilar demokrasi yang tidak pantas dipermainkan, apalagi dikaitkan dengan isu-isu sensitif seperti upaya menyuap media. (*)
