Demi Tingkatkan Produksi, Pemprov Riau Perkuat Kolaborasi Bersama SKK Migas
Batam, Terbilang.id - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaksanakan pertemuan bersama Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Riau dalam rangka membahas isu operasional serta upaya bersama dalam meningkatkan produksi pada hulu migas di Provinsi Riau, Rabu (3/7) di Batam.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Provinsi Riau merupakan daerah penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia untuk saat ini, dimana kinerja lifting migas mencapai 180.000 BOPD (barel minyak per hari) atau 30% dari lifting nasional, dia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemprov Riau (Pemerintah Provinsi) kepada industri hulu migas selama ini.
“Dibutuhkan sinergi bersama antara SKK Migas bersama dengan Pemprov Riau untuk mengatasai berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Kami juga terus berupaya agar total produksi di Provinsi Riau dapat meningkat guna mengejar target 1 juta BOPD. Selain itu, keberadaan industri hulu migas juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain melalui DBH (Dana Bagi Hasil) Migas, PI (Participating Interest) 10%, dan program pengembangan masyarakat,” kata Dwi.
Dwi menambahkan, total realisasi investasi untuk industri hulu migas di Provinsi Riau selama tahun 2020 hingga 2023 telah mencapai Rp. 274 triliun. Sementara itu, rencana investasi di tahun 2024 sebesar Rp 69 triliun.
“Investasi dari hulu migas tentunya juga akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi Riau, kami terus mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan setidaknya terdapat empat hal terkait dukungan operasional yang nantinya diperlukan bantuan dari Pemprov Riau untuk meningkatkan produksi, yakni masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi sehingga memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau, dukungan tersebut dapat memulihkan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024, tumpang tindih lahan di area kawasan hutan, dan kendala pengadaan tanah skala besar.
Pejabat Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa komitmen dari Pemprov Riau untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa langkah -langkah konkret nantinya akan segera pemprov ambil salah satunya dengan cara melakukan berbagai koordinasi bersama pihak - pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.
“Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10% melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai,” kata Hariyanto.
“Kami akan segera berkoordinasi untuk membahas upaya - upaya penyelesaian masalah di lapangan, mengingat Provinsi Riau masih menjadi tulang punggung produksi minyak nasional, oleh karena itu penyelesaian isu - isu yang ada dilapangan menjadi prioritas kami. Kami akan bekerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dengan cepat dan efektif,” ujar Hariyanto.
Hariyanto juga berharap sinergi antara SKK Migas bersama Pemprov Riau dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, peningkatan produksi migas di wilayah Provinsi Riau tidak hanya penting bagi sektor energi nasional tetapi juga memiliki akan berdampak positif dan signifikan bagi masyarakat setempat.
“Sinergi ini akan membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya
