Ribuan Kursi Masih Kosong, Kuota BOSDA Afirmasi Di SMA/SMK Swasta Provinsi Riau Baru Terisi 529 Kursi

Ribuan Kursi Masih Kosong, Kuota BOSDA Afirmasi Di SMA/SMK Swasta Provinsi Riau Baru Terisi 529 Kursi
Ilustrasi, BOSDA Afirmasi Di SMA/SMK Swasta Provinsi Riau

Pekanbaru, Terbilang.id - Kuota penerimaan peserta didik melalui jalur Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Afirmasi di SMA dan SMK swasta se-Provinsi Riau masih jauh dari target. Hingga masa pendaftaran ditutup pada 8 Juli 2025, dari 3.527 kuota yang tersedia, hanya 529 orang yang mendaftar.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, melalui Sekretaris Disdik Riau, Arden Simeru, Rabu (9/7/2025).

“Dari kuota jalur BOSDA Afirmasi yang disiapkan, baru terpenuhi 529 orang. Artinya masih ada kuota 2.998 lagi yang tersisa,” ujar Arden.

Padahal, tahun ini Pemprov Riau menambah jumlah kuota dan memperluas kerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung calon siswa kurang mampu yang tidak terakomodir di sekolah negeri. Jika pada tahun sebelumnya hanya melibatkan 51 sekolah, kini jumlah sekolah mitra bertambah menjadi 85 sekolah swasta.

Dari total tersebut, terdapat 1.225 kursi untuk jenjang SMA dan 2.302 kursi untuk SMK, yang tersebar di berbagai daerah di Riau. Kuota tahun ini juga meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.000 kursi.

Terkait minimnya jumlah pendaftar, Arden menepis anggapan bahwa persyaratan jalur BOSDA Afirmasi terlalu rumit. Ia memastikan bahwa prosedur pendaftaran telah dibuat sesederhana mungkin, hanya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat.

“Syaratnya tidak sulit. Kita sudah permudah agar siswa yang kurang mampu bisa mendaftar. Hanya perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu,” jelasnya.

Untuk diketahui, jalur BOSDA Afirmasi ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan bantuan pembiayaan dari Pemprov Riau.

Pemerintah berharap kuota yang belum terisi ini dapat dimanfaatkan optimal dalam tahap evaluasi atau pembukaan kembali bila dimungkinkan, mengingat program ini bertujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan. (*)