Akibat Defisit Anggaran, Ketua DPRD Riau Prediksi APBD-P Turun Menjadi 8 Triliun
Pekanbaru, Terbilang.id - Pemerintah Provinsi Riau diperkirakan akan menghadapi penurunan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, memproyeksikan angka APBD-P hanya akan mencapai kisaran Rp8 triliun, menyusut dari angka sebelumnya akibat tekanan defisit anggaran yang terus membayangi.
Prediksi ini muncul setelah realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat hanya sekitar 85,38% dari target. Dari proyeksi Rp11 triliun, Pemprov Riau hanya mampu mengumpulkan sekitar Rp9,4 triliun. Tak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turut melemah, dengan capaian 72,1% dari target Rp6,7 triliun, atau sekitar Rp4,8 triliun.
“Kondisi ini tentu memaksa kita realistis. Kalau tidak ada langkah konkret dari seluruh OPD dan eksekutif, maka kita akan menghadapi penurunan APBD-P yang cukup dalam,” kata Kaderismanto saat ditemui usai rapat internal DPRD.
DPRD Riau mengklaim telah mengambil langkah-langkah strategis dengan memanggil kepala seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran dan efektivitas belanja daerah. Penjabat Gubernur Riau juga telah mendapat surat resmi dari DPRD agar segera menyiapkan rencana pemulihan fiskal daerah.
Sementara itu, APBD murni 2025 sebenarnya telah disahkan dengan nilai Rp9,285 triliun—angka yang tidak mencatatkan defisit secara resmi. Namun, dinamika pelaksanaan anggaran di lapangan menunjukkan bahwa pemotongan dan penyesuaian masih mungkin terjadi dalam APBD-P, terutama jika kinerja PAD tidak mengalami peningkatan signifikan.
“Pemerintah daerah harus serius menggali potensi pendapatan dan memperketat belanja. Kalau tidak, pembangunan akan stagnan dan beban fiskal semakin berat,” tegas Kaderismanto.
Ke depan, Pemprov Riau diharapkan dapat mengevaluasi secara menyeluruh program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, serta memaksimalkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menutup potensi kekurangan anggaran. (*)
