BBM Naik, DPP IMM : Pemerintah Neolib Minim Solusi
Jakarta, Terbilang.id - Atas kenaikan harga BBM, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, di depan Istana Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022).
Diketahui, bahwa Pemerintah menunjukan kurangnya solusi dan ketidakberdayaannya terhadap kondisi harga minyak dunia tepat di ujung momen hari kemerdekaan. Presiden didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah pasang kuda - kuda mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah beberapa bulan lalu harga BBM juga sudah naik contohnya pertamax dan jenis bahan bakar minyak lainnya. Hal tersebut makin diperparah oleh pemerintah yang mengaku sudah tidak dapat mengucurkan subsidi energi kembali disektor bahan bakar minyak (BBM).
Subsidi energi ini dituding membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)” bersumber dari Luhut Binsar Panjahitan, selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Mentri Keuangan, dikutip dari berbagai sumber media. Pertanyaan kenapa tidak anggaran para pejabat dengan fasilitas mewah itu yang dipotong, kenapa harus subsidi bagi rakyat kecil yang dikorbankan?.
Dari pernyataan di atas, Abdul Musyawir Yahya (Ketua Umum DPP IMM) merespon keras kebijakan kenaikan harga BBM ini dimana publik dibuat panik dengan kenaikan harga BBM ini.
“Kita ketahui bersama, bahwa atas kenaikan harga BBM ini tentu berdampak besar pada segala sendi-sendi kehidupan yang umum, serta berdampak kepada sektor pangan komoditas pokok yang langsung bersinggungan dengan masyarakat luas,” jelas Abdul Ketum DPP IMM sesuai keterangannya kepada Terbilang.id, Sabtu (10/9/2022).
Lanjut Abdul, bahwa DPP IMM menyatakan sikap tegas Menolak Kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah yang sdh berjalan sepekan ini. DPP IMM membaca dan mendengar bahwa beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun, bahkan bisa mencapai di atas Rp600 - 700 triliun kalau kuota pertalite ditetapkan sebanyak 23 ribu kilo liter akhirnya jebol. Namun hal itu selalu disampaikan ke publik tanpa menilai banyak segi yang akan berdampak pada lini kebutuhan masyarakat.
“Informasi ini kita dapatkan, sebelumnya pemerintah telah memberi sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi baik dikatakan oleh Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menkeu dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Menves Bahlil. Sudah berkali kali menyampaikan bahwa alasan yang terus gencar terdengar setelah anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak sampai Rp502 triliun,” tambahnya Putra Sulawesi Selatan itu.
Sementara itu, Baikuni Alshafa (Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kajian Publik DPP IMM), dikonfirmasi langsung oleh pedulirakyat.co.id melalui sambungan whatsapp. Ia menjelaskan bahwa ketidakpastikan ekonomi ini sudah dirasakan sejak Covid-19 melanda dunia, maka hal ini juga berlaku kepada semua negara, sehingga merasakan inflasi.
“Jika solusi yang diambil pemerintah selalu menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi. Kami kira hal itu akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Baikuni.
Untuk itu, kata Baikuni, DPP IMM melalui Bidang Hikmah, Politik Dan Kebijakan Publik, menilai bahwa dengan menaikkan Harga BBM Subsidi bukanlah solusi yang tepat, dalam situasi ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang belum setabil. Karena selain dampak Covid-19 selama dua tahun lebih, masih juga dihantam dengan kenaikan harga BBM Subsidi. Barang tentu hal tersebut sangat berdapak pada mobilitas ekonomi masyrakat kecil dan menengah.
“Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu, Pemerintah sebaiknya mencabut kembali atas kenaikan harga pertalite dan solar pada tahun ini. Kami berharap, pemerintah seharusnya fokus pada pembatasan BBM bersubsidi yang sekitar 60 persen tidak tepat sasaran. Bukan dengan mudahnya mengeluarkan solusi menaikkan harga BBM, apa tidak ada jalan lain, selain menaikkan harga BBM,” tegas Bai sapaan akrabnya Baikuni Alshafa itu.
Lanjut Baikuni dengan memberikan contoh, bahwa semisal contoh, pembatasan BBM subsidi paling efektif dan efisien ialah dengan menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan pertalite dan solar. Temasuk kendaran ojek online dan kawan-kawannya, serta nelayan dan petani kecil menengah yang layak mendapatkan BBM Subsidi tersebut.
“Dengan demikian, di luar sepeda motor dan kendaraan umum, konsumen harus menggunakan pertamax ke atas,” tambahnya.
Penulis : Didi Hasriadi
