PKS: Ahok Layak Dicopot dari Jabatan Komisaris Utama Pertamina
Jakarta, Terbilang.id- Terkait insiden ledakan Depo BBM di Plumpang, Menteri BUMN Erick Thohir diminta tidak hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi.
Erick harusnya juga berani memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahya Purnama (Ahok) karena kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina. Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, Kamis (9/3/2023).
Menurutnya Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.
Ia menyebut Direktur Utama dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut. Apalagi sebagai Komisaris utama Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina.
"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," tegas Mulyanto.
Mulyanto minta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang ini, jangan sampai terus berulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang. "Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," kata Mulyanto.
Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang. "Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," kata Mulyanto.
