Temukan 18 Ribu Hektare Kebun Sawit Di Areal Konsesi, Satgas PKH Resmi Cabut Izin PT RAPP
Kuantan Singingi, Terbilang.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap sejumlah pelanggaran serius dalam pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Atas temuan tersebut, pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) itu.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin PBPH PT RAPP yang dicabut mencakup areal kerja seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah tim menemukan berbagai pelanggaran dalam pengelolaan areal konsesi perusahaan.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal konsesi. Selain itu, Satgas PKH juga menemukan aktivitas pertambangan tanpa izin dengan luas mencapai 541,46 hektare.
"Temuan lainnya berupa kerusakan kawasan lindung dan ekosistem seluas 211,54 hektare," ujar Barita saat menyampaikan keterangan di lokasi PT Gemilang Sawit Lestari, Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian ekosistem serta habitat gajah Sumatera yang berada di kawasan tersebut.
Selain temuan perkebunan sawit, pertambangan tanpa izin, dan kerusakan kawasan lindung, perusahaan juga diduga melakukan pelanggaran terkait pembukaan lahan gambut yang berulang kali memicu kebakaran.
Dengan dicabutnya izin PBPH tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal perizinan PT RAPP harus dihentikan. Areal tersebut selanjutnya kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan. PT RAPP tetap harus bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan, penyelesaian persoalan sumber daya manusia atau pekerja, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
Satgas PKH juga akan menelusuri lebih jauh struktur korporasi dan pihak-pihak yang diduga mengendalikan pemanfaatan kawasan secara tidak sesuai ketentuan. Penelusuran dilakukan hingga ke lapisan pengendali, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pihak yang memiliki akses terhadap aktivitas di kawasan tersebut.
Barita menyebutkan, pemerintah turut memperhatikan dampak pencabutan izin terhadap tenaga kerja dan kegiatan ekonomi. Termasuk kemungkinan dampak terhadap aktivitas industri pulp dan kertas serta kegiatan ekspor yang berkaitan dengan perusahaan.
Untuk memastikan proses penertiban berjalan, pengawasan akan melibatkan 12 kementerian dan lembaga terkait. Sementara itu, apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, Satgas PKH akan meneruskannya kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Pencabutan izin PT RAPP ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan perlindungan lingkungan. (*)








