Langgar Aturan Kawasan Hutan, Satgas PKH Ambil Alih 42,5 Hektare Lahan PT GSL Di Kuansing

Langgar Aturan Kawasan Hutan, Satgas PKH Ambil Alih 42,5 Hektare Lahan PT GSL Di Kuansing
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih lahan seluas 42,5 hektare yang dikuasai PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Jumat (20/11/2026).

Kuantan Singingi, Terbilang.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih lahan seluas 42,5 hektare yang dikuasai PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Jumat (20/11/2026).

Penguasaan kembali lahan tersebut dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah indikasi pelanggaran terkait pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan berdasarkan hasil temuan dan verifikasi, pabrik kelapa sawit (PKS) non-kebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.

"PKS non-kebun ini terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin," kata Barita dalam konferensi pers di lokasi PT GSL, Kecamatan Inuman.

Selain itu, keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya aktivitas perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur perizinan yang berlaku.

"Keberadaan PKS tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun kelapa sawit tanpa mengindahkan proses perizinan," ujarnya.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare. Permohonan tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak sehingga areal dimaksud kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH.

Wakil Komandan I Satgas PKH Garuda, Kolonel Infanteri Fredy Sianturi, menjelaskan bahwa lokasi PT GSL berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

"Untuk subjek hukum ini, dikuasai kembali oleh Satgas PKH berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025," jelas Fredy.

Dia juga memaparkan sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan, di antaranya pendudukan kawasan hutan tanpa izin yang sah serta aktivitas pembelian, pemasaran, dan pengolahan hasil perkebunan yang berasal dari areal perkebunan di dalam kawasan hutan.

Sebagai tanda penguasaan kembali, Satgas PKH memasang plang penyitaan di depan kantor PT GSL. Plang tersebut menyatakan bahwa pabrik dan perkebunan kelapa sawit PT Gemilang Sawit Lestari seluas 42 hektare berada dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia melalui Satgas PKH.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga. Di antaranya Wakil Menteri Pertahanan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus Kuntadi, serta Kabareskrim Polri.

Hadir pula Plt Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta perwakilan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Totok Sutriono selaku Irdam. Sejumlah pejabat lainnya dari kementerian dan lembaga juga turut menyaksikan kegiatan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Satgas PKH juga mengumumkan pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.

Keputusan tersebut membuat negara kembali menguasai areal kerja perusahaan hutan tanaman industri (HTI) itu dengan luas mencapai sekitar 338.536 hektare.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah melalui Satgas PKH untuk menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus mengembalikan pengelolaan kawasan hutan yang bermasalah ke dalam penguasaan negara. (*)