Kritisi Realisasi APBD Pekanbaru, Magister UNS: Proyek Infrastruktur Jangan Gimmick Politik Semata
Surakarta, Terbilang.id - Sejumlah Mahasiswa Asal Provinsi Riau yang menempuh pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) menyoroti perealisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru yang saat ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Dalam diskusi publik yang digelar akhir pekan lalu, mereka menyebutkan pembangunan infrastruktur di ibukota Provinsi Riau itu, kerap terkesan hanya untuk pencitraan politik semata.
Menurut mereka, ditengah tuntutan efesiensi anggaran dari pemerintah pusat, sangat disayangkan apabila realisasi APBD dialihkan kedalam kegiatan seremonial dan kegiatan yang bermuatan politis atau hanya pencitraan semata
"Realisasi APBD jangan digunakan untuk proyek pencitraan saja, perbaikan hanya di satu ruas jalan namun plang baliho pengumuman dan Konten pelaksanaannya disebar disetiap sudut kota sebagai penanda pemimpin sedang bekerja", Ujar Ichsan, Mahasiswa Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan UNS
Selain mengkritisi Pimpinan Kota Pekanbaru, Diskusi ini juga menghasilkan serangkaian solusi kongkrit bagi Wacana Pembangunan infrastruktur Kota Pekanbaru Kedepannya yaitu :
1. Dalam Melaksanakan Mapping Infrastruktur Secara Digital dan Terbuka Pemkot seharusnya memanfaatkan teknologi Seperti GIS (Geographic Information System) untuk memetakan titik-titik jalan rusak secara real time. Pemetaan ini wajib terbuka agar publik bisa mengikuti, mengawasi serta menilai progres perbaikan atas pelaksanaan realisasi APBD Kota.
2. Skala Prioritas yang Terukur dan Berdampak Langsung Alokasi APBD semestinya difokuskan pada kebutuhan dasar : seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan, dan akses layanan publik. Sedangkan untuk Kegiatan festival atau proyek simbolis yang tak menyentuh masyarakat luas harus segera dievaluasi ketat.
3. lakukan segera Kolaborasi Bersama Warga dan Akademisi agar Pemerintah tidak merasa bisa kerja sendiri. Masyarakat, kelompok pemuda, pelaku usaha, serta perguruan tinggi di Pekanbaru bisa dilibatkan sebagai mitra pengawas dan penyumbang solusi.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pemkot harus membuka detail penggunaan anggaran infrastruktur dan menyediakan ruang bagi warga untuk memberikan masukan dan evaluasi.
“Kalau publik sudah tak percaya lagi pada pemerintah, maka apapun program yang dicanangkan akan sulit mendapat dukungan. Jalan rusak adalah simbol nyata dari kegagalan pimpinan dalam merealisasikan aspirasi rakyat,” tambahnya.
Hingga akhirnya Diskusi inipun ditutup dengan harapan, agar Pemerintah Kota Pekanbaru tidak hanya reaktif ketika ada kritik di media sosial, tetapi mulai membangun sistem kerja yang responsif, terencana, dan berpihak kepada warga.
Para mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran. Mereka berharap Pemkot Pekanbaru lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, agar anggaran yang besar tidak mubazir dan tepat sasaran.
