Tak Ingin Anggaran Habis Untuk Belanja Rutin, Fraksi PKS DPRD Riau Dorong APBD 2027 Prioritaskan Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur
Pekanbaru, Terbilang.id - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau, Abdullah, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2027 dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, anggaran daerah harus diarahkan pada program-program produktif yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena itu, belanja modal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
Menurut Abdullah, tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya perencanaan anggaran yang lebih cermat. Pemerintah harus mampu menentukan skala prioritas agar keterbatasan keuangan daerah tidak menghambat pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Sudah seharusnya TAPD mengarahkan struktur APBD Riau 2027 pada pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Permasalahannya, beberapa tahun terakhir kita mendapat tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran," ujar Abdullah, Jumat (16/10/2026).
Ia berharap penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang yang memadai bagi program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Abdullah menjelaskan, belanja daerah perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, belanja modal, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur merupakan sektor penting yang harus diperhatikan dalam menentukan arah kebijakan anggaran Riau pada 2027.
Ia menilai, alokasi anggaran yang tepat dapat membantu mempercepat pembangunan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
"Anggaran harus diarahkan ke sektor yang sudah saya sampaikan, seperti belanja modal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Abdullah menekankan, setiap program yang dibiayai melalui APBD harus memiliki manfaat yang jelas. Dengan demikian, anggaran tidak sekadar terserap dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia pun mendorong TAPD agar lebih selektif dalam menyusun program dan menentukan alokasi belanja. Kebutuhan mendesak masyarakat serta keberlanjutan pembangunan harus menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan anggaran.
Dalam keterangannya, Abdullah turut menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menyebutkan, APBD Riau tahun 2026 yang semula sebesar Rp11,2 triliun mengalami penurunan sekitar Rp3 triliun menjadi Rp8,2 triliun.
Penurunan tersebut menjadi tantangan bagi Pemprov Riau untuk tetap menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola sumber daya keuangan yang tersedia agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan.
Menurut Abdullah, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun APBD 2027. Perencanaan anggaran perlu dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Ia berharap, keterbatasan fiskal tidak membuat program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat terabaikan. Sebaliknya, pemerintah perlu memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal.
Selain menyoroti arah belanja daerah, Abdullah juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang disebut mencapai 7,39 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang disebut sebesar 4,9 persen.
Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Pekanbaru dapat menjadi dorongan bagi kabupaten dan kota lainnya di Riau untuk meningkatkan kinerja perekonomian pada 2027.
Ia berharap setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan dukungan anggaran yang produktif.
Abdullah menilai, pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi, terbukanya peluang usaha, dan membaiknya kesejahteraan.
"Harapan saya, pada 2027 daerah-daerah di Riau bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi seperti Kota Pekanbaru atau bahkan lebih baik. Yang terpenting, APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutupnya.
Abdullah berharap, penyusunan APBD Riau 2027 dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan memprioritaskan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan belanja modal, anggaran daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. (*)
