Soroti Antrean Panjang BBM Bersubsidi, DPRD Riau Desak Pengawasan Kuota Dan Distribusi Diperkuat
Pekanbaru, Terbilang.id - Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar mendapat perhatian dari DPRD Riau.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Muhtarom, meminta pengawasan terhadap kuota dan distribusi BBM bersubsidi diperkuat. Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di lapangan sudah banyak dikeluhkan masyarakat.
"Kami juga merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait persoalan ini," ujar Muhtarom, Rabu (30/9/2026).
Ia berharap kepolisian bersama pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengawasan juga dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Muhtarom meminta kepolisian melakukan pengawasan dan mengambil tindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Menurutnya, antrean panjang seharusnya dapat diminimalkan apabila pasokan BBM ke masing-masing SPBU tersedia sesuai kebutuhan dan kuota yang telah ditetapkan.
"Kalau barangnya cukup dan dibagi sesuai dengan jatah masing-masing SPBU, seharusnya tidak terjadi antrean panjang," katanya.
Muhtarom mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi antrean kendaraan di lapangan. Ia menyebut ada masyarakat yang telah mengantre selama berjam-jam, namun akhirnya tidak mendapatkan BBM karena stok di SPBU telah habis.
"Orang sudah antre berjam-jam, ternyata minyaknya sudah habis. Ini yang membuat masyarakat kecewa," ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Muhtarom, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap ketersediaan dan penyaluran BBM di SPBU.
Ia meminta pihak terkait memiliki data yang jelas mengenai jumlah BBM yang masuk ke setiap SPBU, berapa yang telah disalurkan, serta kapan stok diperkirakan habis.
Dengan pengawasan dan informasi stok yang lebih baik, masyarakat yang sedang mengantre dapat mengetahui kondisi ketersediaan BBM. Jika stok sudah habis, masyarakat tidak perlu dibiarkan menunggu dalam antrean panjang.
"Kontrolnya harus diperkuat. SPBU dan pihak terkait harus tahu berapa kuota yang masuk dan berapa yang sudah keluar. Jangan sampai masyarakat dibiarkan antre panjang, tetapi akhirnya BBM habis," tegas Muhtarom.
Ia menambahkan, persoalan ketersediaan BBM bersubsidi bukan masalah kecil karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Ketersediaan BBM juga berkaitan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, Muhtarom meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi, sehingga penyalurannya dapat berjalan sesuai kuota dan kebutuhan masyarakat.
"Saya berharap persoalan ini benar-benar menjadi perhatian. Ini menyangkut kebutuhan hidup orang banyak," pungkasnya. (*)
