Belanja Pegawai Dan TPP Jadi Sorotan, DPRD Riau Minta Pemprov Terapkan Reward Dan Punishment
Pekanbaru, Terbilang.id - Belanja pegawai, terutama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menjadi perhatian DPRD Riau. Dewan merekomendasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan evaluasi terhadap pemberian TPP agar lebih berorientasi pada kinerja.
Rekomendasi tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Edi Basri, dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (28/9/2026).
Edi mengatakan, belanja pegawai termasuk TPP perlu terus dievaluasi dengan mempertimbangkan sejumlah indikator. Di antaranya kinerja, produktivitas, beban kerja, kondisi kerja serta kebutuhan organisasi.
"Belanja pegawai termasuk TPP perlu terus dievaluasi berdasarkan kinerja, produktivitas, beban kerja, kondisi kerja, dan kebutuhan organisasi," ujar Edi.
Menurutnya, mekanisme pemberian TPP juga harus mencerminkan prinsip reward and punishment. Artinya, pemberian tambahan penghasilan perlu dikaitkan dengan capaian kinerja dan produktivitas pegawai.
DPRD Riau berharap kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada pengelolaan belanja pegawai yang lebih efektif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Sorotan terhadap belanja pegawai dan TPP ini tidak terlepas dari besarnya alokasi anggaran dalam struktur APBD Riau tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp8,3 triliun.
Karena itu, DPRD Riau meminta Pemprov Riau memastikan setiap alokasi belanja pegawai dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan organisasi.
Selain mengevaluasi TPP, DPRD Riau juga merekomendasikan Pemprov Riau melakukan efisiensi terhadap belanja yang bersifat administratif.
Menurut Edi, anggaran yang selama ini digunakan untuk belanja administratif perlu dievaluasi dan, jika memungkinkan, dialihkan untuk belanja modal maupun jasa yang lebih mendukung pembangunan.
"Belanja yang sifatnya administratif perlu dialihkan sehingga tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan kepentingan bersama," ulasnya.
DPRD Riau menilai efisiensi tersebut penting dilakukan agar ruang fiskal daerah tetap terjaga. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat lebih banyak diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Rekomendasi DPRD Riau tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan APBD, khususnya dalam memastikan belanja daerah berjalan efektif, efisien, berbasis kinerja dan memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik. (*)
